Tangerang Kota, Hiwata- Proyek galian kabel internet di jalan protokol diduga salahi aturan. Pasalnya, dalam pengerjaan tersebut para pekerja diduga tidak dilengkapi dengan standar K3, bahkan minim rambu yang dapat membahayakan para pengguna jalan.

Atas adanya hal itu, diduga kuat dalam pengerjaan galian optik tersebut terkesan lemah dalam pengawasan dari dinas terkait, terutama terhadap dinas yang telah memberikan rekomendasi atas pengerjaan tersebut.

Di lokasi, pengawas proyek galian yang diketahui milik Asia Net yang dikerjakan oleh vendor PT Golek Raijo, Tri mengatakan bahwa proyek tersebut berlangsung di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dari arah fly over Buaran hingga Situ Gede seberang TangCity Mall.

"Kita ngegali cuma dari dari sana (arah fly over Buaran) sampe danau (Situ Gede)," tunjuk dia.

Saat ditanyakan prihal kelengkapan izin, Tri Hadi mengelak bahwa proses proyek tersebut sudah diarahkan melalui beberapa orang koordinator yang diklaim dapat menanungi berbagai persoalan yang terjadi saat pelaksanaan pengerjaan.

"Kita sudah serahkan prihal koordinasi kepada beberapa orang (penyebutan nama disematkan -red) dan dia yang udah berproses ke bos langsung, saya mah cuma pengawas," imbuh dia.

Di sisi lain, salahsatu koordinator eksternal saat ditemui mengatakan tidak membekingi proyek dari PT Golek Raijo tersebut. Dia menyebut hanya bekerja membantu koordinasi bilamana ada yang datang mempertanyakan prihal pengerjaan tersebut.

"Saya gak gak membakingi saya cuma dipercaya untuk menjamu rekan-rekan yang datang ke proyek. Kalo mau diberitakan, tayangin aja dan lebih dalam menindaklanjuti silahkan langsung ke pihak pelaksana (menunjuk pengawas Tri Hadi saat di lokasi -red)," ungkap S di lokasi.

Lebih jauh, pengerjaan yang hanya dilengkapi oleh rekomendasi dari Dinas PUPR Provinsi ini, dilaksanakan di wilayah Kota Tangerang dan tanpa dilengkapi teknis perizinan lain yang syarat akan mark up dan korupsi dalam pelaksanaannya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih rinci dari Dinas PUPR Provinsi Banten mengenai adanya rekomendasi dalam pengerjaan galian internet dari Vendor PT Golek Raijo tersebut.

Sumber : Tim

Tangerang Kota, Hiwata- Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) bekerjasama dengan Komunitas Pelari Region Tangerang Community (RTC) Runners, menggelar "Fun Run, Pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan luncurkan Smart Jersey".

Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza dan Aula Jenderal Sudirman, UMT, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Alpan Habibi, Ketua Tim Pengusul Kegiatan mengatakan, program ini merupakan hibah pengabdian dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek RI) yang diusulkan dan dikerjakan timnya bersama Mitra yakni RTC Runners. 

"Ya, ini program hibah pengabdian dari Kemendiktisaintek RI, alhamdulillah kita lolos batch 2, dan bekerja sama dengan Mitra komunitas pelari RTC Runners untuk mengadakan fun run, pelatihan BHD, dan membuat smart Jersey," terangnya. 

Alpan yang merupakan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UMT menuturkan bahwa program ini digagas atas dasar adanya fenomena meningkatnya animo masyarakat dalam berolahraga lari, namun tidak diimbangi dengan kesiapan pengetahuan dan keterampilan dalam mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan dari olahraga yang tidak proporsional. 

Alpan menambahkan, banyak kasus di beberapa event ada pelari tiba-tiba pingsan lalu jatuh tidak sadarkan diri, yang ternyata setelah diketahui dinyatakan henti napas dan atau henti jantung. Hal ini yang membuat timnya menyelenggarakan program ini. 

"Awalnya ngelihat meningkatnya animo masyarakat ya sama lari, tapi banyak kejadian juga orang ikut lari, Tiba-tiba pingsan, taunya henti jantung, sampe ada yang meninggal, sementara orang di sekitarnya bingung mau melakukan pertolongan apa" tuturnya. 

Alpan menegaskan, kegiatan ini tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Mitra khususnya komunitas pelari atau umumnya masyakarat agar tahu bagaimana melakukan pertolongan dan tindakan pada kasus henti jantung pada pelari atau orang pada umumnya. 

Dalam programnya, terang Alpan, selain memberikan bekal pada kegiatan pelatihan, juga terdapat teknologi inovasi yang diciptakan yakni berupa smart Jersey, dimana Jersey digunakan oleh pelari yang dikainnya ada barcode yang bisa dipindai atau scan, yang terdapat video pertolongan pada korban henti jantung dan modul langkah-langkahnya. 

"Pada program, kami membuat pelatihan BHD, dan yang lebih menarik, kami buat teknologi inovasi Smart Jersey, itu ada gambar barcode di kain Jersey, bisa di scan, didalamnya ada video dan modul langkah-langkahnya pertolongan pada orang henti jantung," jelasnya. 

Redi Riyadi, ketua komunitas RTC Runners, mengungkapkan, bahwa dirinya dan pengurusnya sangat senang dan berterima kasih atas adanya program ini, sehingga menambah ilmu keterampilan dan pengalaman bagi dirinya, dan komunitasnya. 

"Iya seneng banget, udah dapet ilmunya, praktiknya, inovasinya kayak Jersey yang ada barcode-nya di dalamnya ada materi dan video langkah-langkahnya pertolongan kegawatan," ungkapnya. 

Redi juga bersyukur, kegiatan ini disupport oleh Kemendiktisaintek sebagai pemberi dana, dan Universitas Muhammadiyah Tangerang yang memfasilitasi tempat dan kegiatan, beserta dosen dan mahasiswanya yang mengusulkan program. Dirinya juga berharap program ini berkelanjutan. 

"Alhamdulillah yah, di support oleh Kemendiktisaintek, UMT, dan dosen beserta mahasiswanya yang brilian ide dan kreatifitasnya. Kami sih berharap, ini program ada lagi selanjutnya," tutupnya. 

Sumber : Yud

Tangerang Kota, Hiwata – Poros Intelektual Muda (PIM) menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran di RSUD Kota Tangerang terkait pemusnahan obat kadaluwarsa. Sorotan ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten menemukan adanya persediaan obat kedaluwarsa yang tidak dimusnahkan sepanjang tahun 2024.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tertanggal 19 Februari 2025, tercatat nilai persediaan obat kadaluwarsa mencapai Rp674.564.331,77. Obat-obatan tersebut berasal dari persediaan yang kedaluwarsa sejak Januari hingga Desember 2024.

Padahal, RSUD Kota Tangerang mengalokasikan anggaran untuk belanja jasa pengelolaan sampah (limbah medis dan B3) sebesar Rp450 juta, yang kemudian meningkat menjadi Rp750 juta dalam APBD-P 2024.

Pandangan PIM

Menurut PIM, seharusnya RSUD Kota Tangerang melakukan pemusnahan obat sesuai alokasi anggaran tahunan yang sudah disiapkan. Alasan pihak rumah sakit bahwa pemusnahan belum dilakukan karena kapasitas tampung belum terpenuhi dinilai sebagai penyesatan informasi.

“Pemusnahan obat tidak harus menunggu volume kapasitas tertentu. Kalau anggarannya sudah ada, seharusnya tetap dijalankan. Faktanya, anggaran telah direalisasikan, tapi pemusnahan tidak terlaksana,” tegas Ketua PIM, Daniel H Nainggolan, Kamis (25/09/2025).

PIM juga menyoroti penjelasan RSUD yang menyebut realisasi anggaran hingga Desember 2024 sebesar Rp565.230.000,00 dengan sisa Rp184.770.000,00. Dari realisasi tersebut, pengelolaan limbah B3 memang dilakukan, tetapi tidak termasuk limbah obat kadaluwarsa.

Bertolak Belakang dengan Dokumen KAK

Hal ini dianggap janggal karena dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Jasa Pengelolaan Sampah B3 Rumah Sakit, disebutkan bahwa kegiatan pemusnahan mencakup pembakaran limbah medis B3 sekaligus limbah obat kadaluwarsa.

Dengan demikian, PIM menilai terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan penjelasan yang disampaikan pihak RSUD Kota Tangerang.

Sumber : Sid

Swafoto bersama pengurus Yayasan dan Tim Verifikasi dan Pendamping dari Dinsos Kota Tangerang, Foto Freddy

Tangerang Kota, Hiwata - Yayasan Sinar Hati Titah Bumi. Yang beralamat di JL Budiasih No 5 RT/RW 03/02, Kelurahan Budiasih, Kota Tangerang, mendapat kunjungan dari tim Verifikasi BALKS dan Tim Pendamping Dinas Sosial, Kota Tangerang, pada Kamis, 25 September 2025.

Kunjungan Tim asesordan pendamping Dinas Sosial Kota Tangerang dalam rangka akreditasi LKS untuk melihat apakah LKS di Kota Tangerang memenuhi standar kelembagaan dan Standar layanan sesuai permensos no.5 tahun 2024 dan peraturan perundangan lain tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

BALKS merupakan badan yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). tujuan dari akreditasi ini adalah untuk memastikan bahwa LKS menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dikelola secara profesional, dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang ahli.

Yang terlibat dalam hal ini adalah asesor dari BALKS, Kementerian Sosial dan pendamping Dinas Sosial Kota Tangerang

Mia SyIfa salah seorang pendamping dari Dinas Sosial Kota Tangerang menjelaskan "kunjungan atau visitasi akreditasi LKS pada periode ini sebanyak 9 LKS yang ada di Kota Tangerang, salah satunya adalah Yayasan Sinar Hati Titah Bumi".

Sementara itu, Adit Maulana salah satu Tim Asesor BALKSK Kementerian Sosial menyampaikan bahwa, 

​"Akreditasi ini penting untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan oleh LKS, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Melalui akreditasi, Kementerian Sosial dapat mengawasi dan menindak tegas LKS yang tidak mematuhi regulasi, termasuk memberikan sanksi administratif, pidana, bahkan penutupan lembaga," papar Adit. 

Sementara pak Andri Irawan sebagai Ketua Yayasan Sinar Hati Titah Bumi kota Tangerang mengungkapkan juga, 

"Senang di kunjungi tim Asesor dan pendamping sosial Kota Tangerang karena dengan adanya verifikasi akreditasi ini membuat Kami tahu bagaimana menjalankan yayasan secara administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak asal bikin program," 

"Banyak masukan dan kekurangan Kami yang pada akhirnya harus Kita tempuh baik program maupun administrasi dengan baik dan benar. Salah satunya kegiatan mampu menggunakan medsos sebagai bentuk sosialisasi ke publik," tuturnya.

Kontributor : Freddy

Tangerang Kota, Hiwata – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, menegaskan bahwa penonaktifan lima Ketua RT di Kelurahan Cipadu oleh lurah setempat adalah kebijakan yang serampangan dan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Andri mengungkapkan hal itu usai melakukan kunjungan langsung ke RW 01 Cipadu untuk menyerap aspirasi warga pasca aksi demonstrasi di Kantor Kelurahan Cipadu pada Rabu (24/09/2025).

“Saya melihat ada produk hukum dari Pak Lurah yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan warga. Ada lima RT yang dinonaktifkan, dan ini harus segera disikapi. RT itu adalah produk demokrasi, dipilih langsung oleh rakyat, sehingga lurah tidak bisa serta-merta memberikan sanksi penonaktifan,” tegas Andri.

Menurutnya, kebijakan sepihak tersebut telah membuat warga berbondong-bondong melakukan aksi protes ke kelurahan. Ia menilai konflik ini berawal dari persoalan pelayanan air bersih swadaya yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, namun justru memunculkan potensi krisis di lingkungan setempat.

“Bagi saya, pendekatan musyawarah mufakat harus tetap dikedepankan. Pak Lurah, Pak Camat, atau bahkan Pak Wali Kota harus cepat mengambil langkah tegas agar tidak menimbulkan konflik lebih besar. Kehadiran saya di sini untuk memberikan jaminan bahwa pelayanan warga tidak akan terganggu,” ujarnya.

Andri juga menegaskan bahwa DPRD Kota Tangerang akan menyiapkan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan ini.

“Kami pasti akan memanggil semua pihak, mulai dari perwakilan warga, RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan agar bisa duduk bersama mencari solusi terbaik. Situasi di Cipadu harus segera kembali normal,” katanya.

Selain itu, Andri menilai inisiatif warga Cipadu dalam mengelola air bersih secara swadaya patut diapresiasi.

“Ini harus disyukuri karena bisa berdampak positif bagi masyarakat. Tinggal bagaimana semua pihak kembali kepada kearifan lokal, gotong royong, dan kebersamaan dalam mengelola potensi ini agar lebih bermanfaat untuk warga RW 01 Cipadu,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun di tengah masyarakat, keberadaan Pengelolaan Air bersih ini sudah ada lebih dari 15 tahun lalu. Pengelolaan sumber air bersih yang bersumber dari air tanah ini merupakan hibah dari pemerintah daerah.

Pemicu pemecatan kelima Ketua RT ini diduga akibat dari pemilihan pengurus baru dari Pengelola Air Bersih pada periode mendatang. Sebagian pengurus RT merasa adanya kejanggalan dalam proses pemilihan Ketua Pengelola Air Bersih tersebut.  Dari kejanggalan itu sebagian Ketua RT sempat komplain dari terpilihnya Ketua Pengelola Air Bersih saat itu. 

Sumber : Ups

Tangerang Kota, Hiwata– Pemerhati kebijakan publik, Ibnu Jandi, di antara maraknya kegiatan Clean Up World Day tahun 2025 di Kota Tangerang, mendesak Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Tangerang. Ia menilai Kadis LH gagal dalam memimpin dan mengelola masalah persampahan di wilayah tersebut.

Ibnu Jandi menegaskan, terkait Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) DLH tidak seharusnya merasa bangga dengan perjanjian kerja sama (PKS/MoU) dengan pihak manapun jika kinerja internal tidak mampu menunjukkan hasil nyata.

“Saya melihat ada sembilan indikasi kelemahan Kadis LH. Pertama, tidak punya kemampuan dalam melakukan penelitian, kajian, dan analisa. Kedua, sarana dan prasarana minim. Ketiga, tidak punya kemampuan mengatasi masalah TPA. Keempat, tidak mampu membuat analisa persoalan sampah. Kelima, malas berinovasi dan sok tahu. Keenam, malas berkarya karena asik di zona nyaman. Ketujuh, sibuk cari muka ke kepala daerah. Kedelapan, hanya asik kolusi dengan staf dekatnya. Dan kesembilan, kerjanya hanya menghabiskan anggaran,” tegas Ibnu Jandi, Sabtu (20/09/2025) malam.

Ia menambahkan, akibat lemahnya kepemimpinan Kadis LH, banyak pihak menjadi korban. 

“Tenaga lapangan, tukang sapu jalan, sopir pengangkut sampah, hingga masyarakat luas terkena imbas. Lingkungan tercemar bau sampah, udara kotor, air tanah tercemar, bahkan TPA rawan terbakar. Dampaknya juga bisa menimbulkan biaya tinggi dan membuat Wali Kota Tangerang terkena amarah masyarakat,” ujar Ibnu Jandi.

Ibnu Jandi juga menyinggung soal besarnya anggaran DLH yang sudah dihabiskan. 

“Sejak tahun 2014 hingga 2024, anggaran DLH sudah mencapai Rp1,7 triliun atau rata-rata Rp214 miliar per tahun. Tapi hasilnya hanya pemandangan antrian panjang truk sampah yang mengganggu lalu lintas. Ini bukti kegagalan Kadis LH dalam memimpin,” ungkapnya, seraya menunjukkan video antrian truk di depan TPA Rawa Kucing.

Menurutnya Wali Kota Tangerang segera mengevaluasi kinerja Kadis LH dan kegagalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. 

“Kalau Kadis LH terus dipertahankan, Kota Tangerang hanya akan semakin tenggelam dalam persoalan sampah. Solusinya jelas, pecat dan berhentikan Kadis LH,” pungkas Ibnu Jandi. 

Diketahui hampir satu bulan ini timbulan sampah di TPS-TPS yang berada di sekitar pemukiman warga meningkat, tak sedikit warga yang mengeluhkan hal ini kepada pihak aparat pemerintah daerah di tingkat kelurahan.

Dalam penelusuran wartawan, bahkan ada pihak kelurahan yang mengeluhkan kondisi tersebut. 

"Kita bisa apa, kelurahan cuma bisa nampung keluhan kali karena Kita tidak ada armada," ujar salahsatu Lurah di Kota Tangerang, saat ditanya wartawan prihal penumpukan sampah di wilayahnya. 

Sumber : Ups

Tangerang Raya, Hiwata- Respon cepat atasi kebocoran pipa, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng Kota Tangerang akan lakukan evaluasi atau kajian terkait rusaknya pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berukuran 1000 mm yang berlokasi di dua titik.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, H. Doddy Effendi usai melakukan pengecekan secara langsung perbaikan pipa rusak yang berlokasi di Jalan Bar Air Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Minggu, 14 September 2025.

"Alhamdulillah perbaikan pipa JDU sudah selesai dan akan langsung dialiri air di wilayah zona 2," ungkap Doddy.

"Siang ini saya memastikan bahwa proses penyelesaian perbaikan jaringan perpipaan yang mengalami kerusakan, secara prinsip sudah selesai diperbaiki. Saat ini proses lanjutannya yaitu pembuangan air kotor yang ada di jaringan perpipaan sedang berproses pembuangan dibeberapa titik, selesai dan ditutup kembali, selanjutnya secara bertahap air bersih akan kami alirkan melalui jaringan perpipaan kemasyarakat," ujarnya.

Dikatakan Doddy, pihak akan melakukan kajian dan evaluasi atas kerusakan (bocor) pipa JDU yang mengakibatkan terganggunya layanan air bersih ke pelanggan. "Kita akan kaji apa yang menyebabkan pipa itu bocor. Dan, ini harus dilakukan karena ini berdampak pada layanan ke masyarakat," pungkasnya.

Selain itu, sebagaimana arahan Bpk.Walikota Tangerang, Perumda Tirta Benteng tetap membuka layanan bantuan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya untuk pelanggan di zona 2.

Sebagai informasi bahwa Perumda Tirta Benteng  dibantu oleh mitra kerja beserta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memgirimkan bantuan air bersih.

"Selama 8 hari ini, layanan air bersih sementara yang disupport melalui mobil tanki sebanyak 30 armada mobil tanki dengan 250 titik pengiriman ," jelasnya.

Sumber : Tim/ln