Nasional, Hiwata- Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (AMAK) melakukan aksi penyampaian pendapat di depan kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kebayoran Baru, Jakarta, dengan ratusan jumlah massa. 

Massa yang berasal dari warga desa kohod dan sekitarnya itu berlatar belakang nelayan datang dengan sejumlah tuntutan.

Oman, selaku Ketua Amak menyampaikan kegelisahan Nelayan karena sepanjaang pesisir desa Kohod hingga Mauk dan Rajeg Kabupaten Tangerang banyaknya patok bambu.

" Menyerupai pagar yang dipasang di laut berjarak 1,5km dari garis pantai dan memanjang hingga 4km jauhnya sehingga sulitnya akses nelayan untuk masuk dan keluar dari dan menuju laut lepas yang menjadi mata pencahariannya," katanya.

Setelah dilakukan investigasi, lanjut oman, ternyata pagar bambu ini awalnya adalah munculnya tanah saat laut surut, tanah ini awalnya hanya kecil berukuran kurang lebih 50x50 m dan saat ini patok tersebut sudah makin melebar.

" Namun kami menduga adanya oknum aparat desa yang memperluas ukurang tanah timbul ini dan memasang pagar bambu seolah itu adalah patok batas tanah menjadi ukuran yang sangat besar, di desa kami Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang saja ukuran pagar atau patok bambu ini total luas kurang lebih 650ha, belum di daerah lain," pungkas oman.

 "Lebih parah lagi pagar bambu yang menjadi patok tadi ternyata sebagian sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Kami bingung mengapa laut bisa di sertifikatkan?bagaimana BPN bisa melakukan ukur tanah di tengah laut?," tambahnya.

Oman juga meminta kepada Mentri ATR/BPN untuk menindak para oknum mafia tanah tersebut.

" Untuk memproses secara tuntas oknum mafia tanah yang menjadikan laut menjadi sertifikat, mengembalikan fungsi laut untuk kesejahteraan nelayan," tutupnya.

Sumber : Hs